Dalam upaya mendukung transformasi digital dan meningkatkan kualitas tata kelola administrasi perkantoran, Dinas Ketahanan Pangan bersama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser (Diskarpus Paser) melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) yang diikuti oleh pejabat struktural, pengelola arsip, operator, serta staf dari masing-masing bidang, Selasa (27/1/2026).
Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Kantor Dinas Ketahanan Pangan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai terkait pemanfaatan Aplikasi SRIKANDI sebagai sarana pengelolaan naskah dinas dan arsip secara elektronik. Melalui penerapan aplikasi ini, diharapkan proses administrasi persuratan dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta terdokumentasi dengan baik.
Dalam sambutannya, Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Bapak Budy Hartika menyampaikan bahwa penggunaan Aplikasi SRIKANDI merupakan bagian dari implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terus didorong oleh pemerintah. Selain mempermudah pengelolaan surat masuk dan surat keluar, aplikasi ini juga mendukung proses disposisi elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik, serta pengarsipan dokumen secara terintegrasi.
Pada sesi pemaparan materi, peserta mendapatkan penjelasan mengenai fitur-fitur utama aplikasi, mulai dari proses pembuatan naskah dinas, pengelolaan surat masuk dan keluar, hingga tata cara penyimpanan arsip elektronik. Narasumber juga memberikan panduan terkait penggunaan akun, pengaturan hak akses, serta langkah-langkah penyelesaian kendala teknis yang mungkin dihadapi pengguna.
Melalui kegiatan ini, seluruh unit kerja diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan Aplikasi SRIKANDI dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu, operator dan pengelola arsip pada masing-masing bidang diharapkan mampu memberikan pendampingan kepada pengguna sehingga implementasi aplikasi dapat berjalan secara maksimal.
Dengan semakin optimalnya pemanfaatan Aplikasi SRIKANDI, diharapkan tercipta tata kelola administrasi pemerintahan yang lebih tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
