Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser melalui Bidang Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi mengikuti kegiatan koordinasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang diselenggarakan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (19/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Oryzasativa DPTPH Provinsi Kalimantan Timur tersebut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pangan Provinsi Kalimantan Timur, peserta dari 10 kabupaten/kota, narasumber, serta peserta yang mengikuti secara daring. Dari Kabupaten Paser, kegiatan dihadiri oleh Besse Suhartini, SE selaku Penata Layanan Operasional.
Pertemuan dibuka oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Provinsi Kalimantan Timur, Amaylia Dina Widyastuti. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan narasumber, serta menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman mengenai metode penghitungan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sekaligus memperbarui informasi terkait regulasi terbaru yang berlaku.
Menurutnya, hasil penghitungan CPPD nantinya akan menjadi dasar dalam penerbitan Surat Keputusan Gubernur mengenai jumlah dan jenis cadangan pangan yang harus tersedia di daerah.
Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa penyelenggaraan cadangan pangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Selain itu, perhitungan CPPD tahun 2026 wajib mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 yang menggantikan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023.
Regulasi terbaru tersebut menegaskan bahwa pengadaan cadangan pangan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah. Sumber pendanaan dapat berasal dari APBD, Dana Desa, maupun sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada sesi teknis, peserta mendapatkan penjelasan mengenai metode penghitungan CPPD yang berfokus pada komoditas beras sebagai cadangan pangan utama. Penghitungan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu perhitungan Data Dasar Cadangan Beras Daerah (DDCBD), penetapan Cadangan Beras Daerah (CBD), serta pembagian kewajiban cadangan pangan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa.
Narasumber juga memberikan simulasi perhitungan menggunakan data Kabupaten Paser serta memperkenalkan template Excel yang telah dilengkapi rumus otomatis untuk memudahkan proses pengisian data oleh masing-masing daerah.
Dalam sesi diskusi, peserta menyepakati penggunaan data kependudukan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan nasional. Selain itu, data APBD yang digunakan dalam perhitungan wajib bersumber dari portal resmi Kementerian Keuangan sesuai tahun penghitungan yang berlaku.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat segera melengkapi dan memperbarui seluruh data pendukung yang diperlukan. Kabupaten/kota juga diminta untuk menyusun atau menyempurnakan regulasi daerah sebagai dasar hukum pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah guna memperkuat ketahanan pangan di wilayah masing-masing.
Dengan adanya keseragaman metode penghitungan dan pemutakhiran data, diharapkan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif dalam mengantisipasi kondisi darurat, bencana, maupun kerawanan pangan di masa mendatang.
